Bincang Malam: Perdebatan Antara Islamisme vs Pribumisasi Islam

Ilustrasi bincang malam via offline. (AI)

Malam kemarin, grup Lentera sukses mengadakan acara Bincang Malam: Ruang Kamu Mencurahkan Rasa dan Pikiran. Sebenarnya, jalurnya tak sepenuhnya sesuai dengan bayanganku. Semula, aku membayangkan akan ada banyak orang yang hadir dan terlibat dalam perdebatan seru.

Qodarullah. Al-insanu bit-tafkir wallahu bit-takdir.

Meski demikian, acara tetap berjalan lancar, dan apa yang kubayangkan tentang keseruan diskusinya benar-benar terjadi. Ada dua penanya yang sukses memantik perdebatan hangat. Pertama, tentang bagaimana seorang Muslim menyikapi adat dan budaya di masyarakat yang kerap dipandang bentrok dengan aturan Islam. Kedua, bagaimana kita melihat kasus kebakaran di Kartula serta menyikapi kebijakan pemimpin yang dinilai zolim kepada rakyatnya.

Hanya dua pertanyaan, tapi itu cukup menyita durasi. Tanggapan serta komentar dari jamaah pun amat beragam—bisa dibilang panas dan diwarnai pro-kontra.

Sebagai pemandu acara yang diberi amanah, tentu aku agak kewalahan karena memang masih sangat amatir. Bagaimana tidak, seharusnya seorang pemandu berdiri di tengah dan menjaga netralitas di antara dua kutub perdebatan, bukan malah ikut terseret ke salah satunya. Nyatanya, aku sempat merasa kesulitan menahan diri.

Terlebih ketika diskusi melebar membahas kebijakan politik penguasa, mencari siapa yang salah dan perlu disalahkan, serta memperdebatkan konsep pemimpin dalam Islam versus sikap masyarakat Muslim. Yang cukup mengherankan, pemahaman si penanya tergolong matang; ia bahkan fasih mengutip dalil-dalil yang disambungkan langsung dengan konsep pemerintahan.

"Dia mah eks HTI, Ustaz," cerita Dek Nur di grup admin saat aku dan Ustaz Zakaria berdiskusi setelah acara usai. Data dan rekam jejak si penanya pun dibeberkan. Pantas saja. Kalau saja tidak terbentur durasi, suasananya mungkin sudah mirip debat capres sungguhan, hihi. Tapi aku sadar: pertama, aku adalah pemandu acara; kedua, ini adalah ruang dakwah. Harus tahu situasi dan kondisi agar tidak semakin meruncing.

Kemarin saja, di sela obrolan, adikku sempat menegur, "Aa, cek Emak geh, teleponan di jero imah bae. Isin ka batur cenah." Aku hanya tersenyum—senyum yang tidak terlalu manis karena saat itu aku sedang menyeruput kopi pahit.

Dari diskusi malam itu, aku mencatat beberapa poin penting:

1. Keinginan atas Formalisme Politik Islam

Hal ini disampaikan oleh Bunda Lidia yang terus mengulang konsep pemimpin dalam Islam serta kewajiban pemimpin terhadap carut-marut kondisi bangsa saat ini. Sanggahan yang cukup tegas kemudian disampaikan oleh Ustaz Ismail, bahwa buruknya kualitas seorang pemimpin bisa jadi merupakan cerminan dari kondisi rakyatnya sendiri.

Beliau berkaca pada situasi politik di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang cukup panas. Saat ada warganya bertanya mengapa pada masa pemerintahan sebelumnya suasana terasa adem sementara di masa kepemimpinannya justru carut-marut, Ali menjawab telak: "Karena sekarang warganya seperti anda ini, maka begini adanya." Entah konteksnya sedang berseloroh atau menyampaikan kritik sosial yang dalam, kalimat itu terasa menohok.

Keinginan sebagian kelompok yang kukuh ingin menerapkan hukum Islam secara formal di negeri tercinta bukanlah hal baru. Perdebatan itu bahkan sudah mengakar jauh sebelum bangsa ini merdeka. Puncaknya pada tahun 1955, ketika panggung politik nasional memanas di meja parlemen untuk menentukan dasar negara.

Dua kekuatan besar—nasionalisme versus Islamisme—bertarung sangat keras. Hingga akhirnya, karena perdebatan terus berlarut-larut tanpa titik temu, pemerintahan otoriter kala itu membubarkan parlemen, disusul pembubaran partai-partai Islam akibat intrik politik dan bayang-bayang komunisme.

Yang menarik, Prof. Kuntowijoyo pernah berandai-andai: seandainya partai-partai Islam saat itu tidak terlalu kaku dalam pergerakannya, barangkali Masyumi hari ini akan menjadi partai yang melegenda mengingat basis massa-nya yang sangat besar.

Namun hari ini, partai Islam tampaknya tak lagi segarang dulu. Mungkin ini adalah efek dari gagasan Cak Nun dalam tulisan populernya, bahwa tidak ada partai Islam, yang ada adalah Islam itu sendiri. Sebab, berbicara tentang partai selalu lekat dengan polarisasi, sementara esensi Islam adalah menyatukan.

2. Membenturkan Budaya Bangsa dan Islam

Topik ini langsung mengingatkan pada gagasan Gus Dur. Menurut beliau, teladan utama ulama Nusantara adalah gerakan Pribumisasi Islam, bukan Islamisme. Apa bedanya?

  • Islamisme cenderung berorientasi "memaksakan ajaran Islam" agar tegak secara formal dan kerap memposisikan tradisi atau sistem yang tidak sejalan sebagai musuh yang harus dilawan.

  • Pribumisasi Islam, di sisi lain, adalah gerakan memperkenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam yang membawa rahmat (rahmatan lil 'alamin). Caranya bukan dengan memaksakan bentuk, melainkan merangkul dan masuk ke dalam hati masyarakat secara kultural.

Sebagai contoh: dalam tradisi masyarakat pra-Islam pun sudah ada ajaran tentang kejujuran, dan Islam datang menyempurnakannya. Persamaan-persamaan inilah yang disuarakan agar tidak memicu konflik. Di Nusantara, adat dan budaya yang dihiasi kesenian telah lama mengakar. Islam mengajarkan keindahan dan keteraturan; artinya, tidak semua budaya dan adat harus dianggap buruk.

Selalu ada ruang untuk mengubah, menyesuaikan, dan mengkompromikan suatu tradisi dengan nilai-nilai keislaman. Selama sebuah budaya tidak berhadap-hadapan atau bertentangan dengan prinsip dasar agama, maka ia diperbolehkan. Itulah standarnya. Sebab, fleksibilitas Islam tidak bisa diukur sekadar dari kulit luar atau simbol-simbol formalnya saja.

Seyogianya, di zaman sekarang kita tidak lagi mendengar pembenturan antara Islam dan budaya, sebab umat Islam di negeri ini semestinya sudah khatam dengan perdebatan tersebut. Namun, sejarah selalu punya jalannya sendiri. Akar masalahnya sebenarnya bukan pada perdebatan itu sendiri, melainkan pada bagaimana kita bersikap dan mengelola perbedaan pandangan tersebut.

Penutup

Malam kemarin adalah pengalaman perdana, dan masih ada banyak kesempatan untuk terus berkembang. Cita-cita untuk membuka ruang diskusi agar kita semakin bernas dalam berpikir tentu masih terbuka lebar. Keberhasilan sebuah forum tidak diukur dari seberapa banyak orang yang hadir, tetapi dari seberapa dalam para pesertanya menikmati dan merespons makna di balik obrolan tersebut. (*)

Pandeglang, 10/11/2026 — 13.09

Posting Komentar

0 Komentar